Rabu, 13 Maret 2013

Memimpikan Bandung menjadi Kota Dunia


Memimpikan Bandung menjadi Kota Dunia

 Pikiran Rakyat, April 2008
”Saya benci Bandung”, kata seorang  pengusaha Jakarta di Sabtu sore. ”Semrawut, makin panas, sering macet dan sistem lalu lintasnya sering berubah, membingungkan”.  Itulah sekelumit citra negatif yang sering diutarakan oleh sebagian pelancong dari luar kota. Terutama ketika mereka datang di akhir pekan.

”Kami menyukai Bandung”, ujar beberapa pelancong yang dijumpai di jalan Dago. ”Kotanya masih teduh, sekolahnya bagus-bagus, dekat dengan  suasana pegunungan, anak-anak mudanya kreatif dan wisata belanjanya menyenangkan”.  Cukup melegakan mendengar pujian mereka tentang Bandung.

Itulah yang terjadi. Bandung adalah paradoks. Kadang dirindu. Kadang dibenci. Bandung disukai karena suasana santainya, namun digerutui karena kemacetannya. Didatangi karena kualitas universitasnya, namun ditinggalkan karena minim peluang berkarirnya. Dipuji karena banyak ahli kota dan arsiteknya, namun diejeki karena minimnya inovasi dan kesemrawutan kotanya

Bandung adalah persilangan sebuah kota yang kaya dengan arsitektur bersejarah dengan lingkungan alam Parahyangan yang menenangkan hati. Di Bandung banyaknya perguruan tinggi yang didukung oleh stabilitas sosial yang terbuka dan kondusif adalah konteks unik yang melahirkan budaya kosmopolitan global yang berbeda dengan konteks kental religius ala Bali atau konteks patuh tradisi alaYogya.

Kosmopolitan dan kontemporer adalah karakter khas Bandung. Irisan dan persilangan unik khas Bandung ini melahirkan banyak peluang, terutama yang berkaitan dengan kekuatan ekonomi yang lahir dari tingginya kreativitas dan inovasi generasi mudanya. Ekonomi yang lahir dari kekuatan berpikir. Dari kekuatan ’human capital’ atau yang sering disebut dengan istilah’creative economy’.

***

Di tatar Parahyangan ini banyak tersembunyi kegiatan-kegiatan ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas tanpa banyak kita hapal. Di Bandung terdapat pusat-pusat riset teknologi seperti LIPI, Pusat mikroelektronika, RISTI, MDIC, Eckman Center, Batan dan Microsoft Innovation Center at ITB. Di kota kreatif ini pula terdapat perusahaan teknologi seperti Omedata semikonduktor, LEN, INTI, CMI telkom, Harif Tunggal telekomunikasi, Daya Engineering, Quasar telekom dan  PT Dirgantara.

Di Bandung pula, peluang-peluang ekonomi kreatif berbasis gaya hidup atau lifestyletumbuh subur.  Factory Outlet hadir dengan omset milyaran rupiah perbulan. Industri Distro (distribution store) anak muda Bandung  yang kosmopolitan   dengan desainclothing unik tumbuh dengan super cepat dan menjalar ke kota-kota lainnya.  

Tidak heran, suasana kreatif dan alam yang unik di tatar Parahyangan ini membuat industri musik  pun berkembang. Grup musik terkenal seperti Peterpan, Seurieus, Mocca, Laluna, PAS, Rif, Elfa, Krakatau hadir berbarengan dengan belasan grup musik Indie seperti Changcuters, Burgerkill, Besides, Pure Saturday dan komunitas underground musik yang produktif di Ujung Berung. Galeri-galeri seni kelas internasional juga tumbuh pesat di bandung, seperti Galeri Barli, Galeri Sumarja, Galeri Jehan, Galeri Padi, dan Selasar Sunaryo yang aktif dengan kegiatan seni internasionalnya sebagai agenda agenda rutinnya.

Di dunia arsitektur, progresivitas berpikir dan desain eksperimental arsitek-arsitek Bandung  cukup jauh meninggalkan kota-kota lainnya. 70 persen-an pemenang sayembara nasional arsitektur selalu dari Bandung. Prestasi ini terjadi karena suasana komunitas, dialog dan iklim akademiknya yang kondusif dan inspiratif. Tahun 2007 URBANE menjadi satu-satunya firma kecil dari Bandung yang masuk 10 besar arsitek Indonesia verisi BCI awards, yang mengukur kerberhasilan firma arsitektur dari kuantitas nilai bisnisnya. Bahkan pemenang pertamaYoung Design Entrepreneur of the Year dari British Council, dimenangkan oleh warga Bandung 2 tahun beruturut-turut.


***

Di sisi lain, salah satu syarat menjadi kota kelas dunia adalah kualitas infrastruktur fisik kota dan ruang publiknya. Inilah kelemahan kota Bandung. Tidak ada kemajuan yang berarti dari segi pembanguan fisik dan sarana kota kecuali jembatan Pasupati. Sarana kota seperti Stadion Siliwangi yang sudah uzur, taman-taman kota yang tidak jelas konsepnya, Gelora Saparua yang sudah tidak layak pakai, adalah contoh-contoh buruknya. Dari sudut pandang prasarana, tragedi konser musik di Braga menjadi salah satu bukti, bagaimana aspirasi dan antusiasme kegiatan ekonomi kreatif tidak terwadahi oleh tempat yang layak.

Pemerintah kota dan propinsi seharusnya bisa melihat bagaimana investasi di fasilitas publik dengan arsitektur progresif bisa mengangkat ekonomi kota melompat ke level internasional. Seperti halnya kehadiran Museum Guggenheim di kota Bilbao Spanyol yang berdiri di bekas stasiun yang terbengkalai. Karena publikasi yang mendunia, sekitar empat jutaan pelancong datang ke kota tersebut hanya untuk melihat keunikan museum yang dirancang oleh superstar arsitek Frank Gehry. Jutaan pelancong itulah dalam 4 tahun yang membawa devisa 14 trilyun rupiah ke kota industri di Spanyol ini. Kesimpulannya, arsitektur publik yang baik dan progresif, seperti halnya Esplanade di Singapura atau Sydney Opera House di Australia, mampu menyumbangkan devisa yang besar bagi ekonomi kotanya.

Di sisi lain, pemerintah seringkali tidak mampu menahan pihak-pihak swasta yang tidak bertanggung jawab untuk berinvestasi namun merusak fisik kota Bandung atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi.  Rencana Babakan Siliwangi yang akan dikomersilkan,  kawasan Punclut yang digerus, beberapa Factory Outlet di Dago yang merusak karakter arsitektur Art Deco dan melanggar sempadan adalah contoh-contohnya.

Karenanya jangan heran jika banyak orang-orang pintar pergi dari Bandung setelah mereka lulus. Mereka hanya menumpang lewat. Mereka tidak melihat iklim kota Bandung dan sarana kotanya cukup kondusif untuk melakukan inovasi-inovasi dan bisnis yang selayaknya.  Sementara otak-otak kreatif yang tinggal dan berbisnis di Bandung hanya bisa  menggerutu dan bertahan semampunya tanpa bantuan dan dukungan yang signifikan dari pemerintah,


***

Kekuatan Bandung terbesar ada pada aset kualitas manusianya. Inilah kekuatan Bandung di masa depan.  Inilah tiket bersaing global. Jangan sampai ribuan orang-orang kreatif dan pintar ini selalu pergi ke Jakarta atau Singapura setelah mereka lulus sekolah di Bandung, Mereka harus diakomodasi untuk berbisnis dan berkarir di Bandung. Mereka harus distimulasi untuk mencintai kota Bandung. 

Karenanya pemerintah harus berinvestasi dengan 2 cara. Pertama, investasi dalam bentuk dukungan instrumen kebijakan ekonomi yang kondusif dan jangka panjang. Instrumen ini untuk mendorong investasi ekonomi kreatif mengalir dan eksis di Bandung. Sehingga orang-orang kreatif dan pintar dari luar kota pun mau dan tertarik untuk pindah ke Bandung dengan membawa kapital, ide-ide kreatif atau inovasi-inovasi bisnisnya.

Kedua, pemerintah harus berinvestasi memperbaiki infrastruktur dan sarana kota. Memperbaiki lalu lintas, memperbanyak gedung-gedung pertunjukan atau galeri, memelihara dan mempercantik bangunan-banguan bersejarah, berinovasi dalam ruang hijau kota atau menyuntikkan seni dalam penataan kawasan kota. Ingat, kreativitas dan inovasi mudah lahir dari wadah yang inspiratif.

Persaingan dunia bukan lagi antar negara, tapi antar kota.  Karena itulah strategi-strategi perencanaan kota yang inovatif  sudah dilakukan oleh kota London, Glasgow, Taipei, Singapura, Bangalore, Buenos Aires dalam merespon ekonomi baru ini. Kebijakan ekonomi kreatif yang responsif dan peningkatan kualitas sarana kota, bersatu kompak bagai dua sisi dalam satu koin uang. Pemerintah kota Bandung sudah saatnya berpikir inovatif diluar norma-norma standar pengelolaan kota-kota Indonesia. Kita harus berpikir dan berinovasi seperti kota-kota dunia.

”Bandung Kota Dunia” bukanlah hanya mimpi. Kita sudah punya modal awal yaitu aliran sumber daya manusia yang kreatif dan kompetitif berkelas dunia. Modal ini harus disempurnakan dengan kualitas sarana kota yang berkelas dunia pula. Inilah reposisi dan wajah baru  Bandung di era milenium. Wajah baru yang menyempurnakan era Bandung sebagai wajah pemersatu Asia Afrika tahun 1955.  Jangan biarkan mimpi ini mati sebagai mimpi. Mari sama-sama bekerja keras menghadiahkan masa depan yang indah untuk generasi cucu kita.


Kota dan Ruang Demokrasi


MASIH segar di ingatan kita, saat semua mata tertuju pada adegan beberapa mahasiswa mengibarkan bendera merah putih diatas kubah gedung MPR/DPR pada saat klimaks revolusi 1998 lalu. Adegan langka tersebut ternyata cukup menggelitik banyak pihak, karena selain rasa was-was akan rubuhnya struktur kubah gedung rancangan Ir. Suyudi almarhum ini, adegan tersebut juga menjadi simbol kembalinya kekuasaan rakyat atas gedung demokrasi yang selama ini asing dan berjarak dari rakyatnya.
Gedung rakyat yang dulu bernama Conefo ini selama puluhan tahun diam membisu, membiarkan proses demokrasi rakyat mengambil tempat di jalan-jalan umum, di kamar-kamar kos mahasiswa, ataupun di ruang-ruang marjinalkota. Fenomena ini telah menjadi gambaran umum bagaimana civic architecture seperti gedung perwakilan rakyat yang seharusnya menjadi simbol demokrasi dan selayaknya menyediakan ruang berdemokrasi untuk rakyat, justru dengan sengaja/tidak sengaja telah mengambil jarak, menjauhi dan akhirnya dijauhi oleh rakyatnya.
Menurut pakar sejarah arsitektur Charles Jencks, demokratis tidaknya si penguasa bisa dilihat dari hangat tidaknya interaksi mereka dengan rakyatnya, dan dari tersedia tidaknya arsitektur atau ruang interaksi demokrasi publik yang disebut Leon Krier sebagai res publica. Sejarah telah banyak bicara bagaimana arsitektur begitu mudah diselewengkan menjadi alat untuk mengekspresikan keangkuhan kekuasaan. Belasan bangunan-bangunan publik di Uni Soviet dan Jerman ketika rejim Stalin dan Hitler berkuasa merupakan saksi bisu terhadap pemerkosaan konsep civic architecture tersebut.. Hal tersebut diperparah dengan banyaknya contoh bagaimana esensi orisinil mengenai demokrasi yang menjadikan rakyat sebagai subjek dan penentu kekuasaan, telah bergeser jauh dan hanya menempatkan peran rakyat sebagai penonton pasif dari sebuah kekuasaan.
Kata demokrasi lahir dari kata Yunani demokratia yang artinya “rule by the common or poor” atau aturan-aturan yang lahir dari rakyat untuk mengatur hak mereka dalam berpartisipasi dalam urusan-urusan publik. Menurut Jencks, walaupun konsep demokrasi ini tidak bisa dibandingkan dengan sebuah agama atau religi, namun konsep ini telah terbukti bisa mewadahi beragam kepentingan yang berseberangan. Demokrasi dianggap bisa menyeimbangkan kepentingan antara golongan kiri dengan kanan, antara golongan intelektual dengan philistine atau udik, ataupun antara penganut agama yang taat dengan kaum agnostic atau atheis.
Dari Yunani Kuno sampai Kota Solo
Agora di jaman Yunani kuno adalah ruang publik tempat seluruh lapisan masyarakat berinteraksi. Aktivitas berdagang, bermain, berdiskusi, berdebat dan berteriak melontarkan pendapat di depan publik adalah kegiatan sehari-hari yang menjadi esensi dari semangat demokrasi yang lahir di agora ini. Kecilnya skala negarakota atau polis sebagai kesatuan komunitas di Yunani kuno ini, memungkinkan setiap orang berhak untuk melontarkan ide dan didengar langsung pendapatnya oleh publik. Interaksi sosial sebagai esensi demokrasi di agora ini mungkin bisa kita lihat di episode film seri televisi Hercules.
Dalam perkembangan atmosfir berdemokrasi di agora ini, kemudian lahirlah beberapa tipologi fungsi arsitektur seperti Bouleuterion (bangunan legislatif), Prytaneion (bangunan eksekutif), Heliaea (bangunan yudikatif) dan Stoas (bangunan media untuk pameran, berdiskusi dll.). Kehadiran fungsi-fungsi baru tersebut tidaklah menjadi over dominan. Keberadaannya justru memperkuat eksistensi agora sebagai entiti arsitektur demokrasi yang paling luhur dan paling penting.
Arsitektur sebagai elemen demokrasi semestinya lahir dari prinsip res publica yang menjadikan arsitektur sebagai monumen sekaligus ruang yang melahirkan spontanitas politik publik atau ruang tempat collective power masyarakat tumbuh dan berkembang. Menurut Leon Krier, jika prinsip res publica ini terpenuhi, dan secara harmonis mau berinteraksi dengan fungsi res privata seperti jalan-jalan umum, ruang terbuka kota dan fungsi privat kota lainnya, maka akan terbentuklah apa yang Krier sebut sebagai the true city atau civitas.
Namun tidak demikian halnya dengan gedung-gedung pemerintahan atau ruang-ruang publik di kota kita, dimana democratic symbol dan attitude justru saling bertolak belakang. Gedung perwakilan rakyat yang dipagari tinggi-tinggi, rumit dan sulitnya akses ke halaman sebuah balai kota, diaturnya secara ketat jam pemakaian sebuah ruang terbuka atau taman, adalah contoh bagaimana arsitektur dan ruang kota hanya dimaknai sebagai sebuah aset kekuasaan dari sebuah rejim politik yang berkuasa.
Pergeseran makna res publica tadi diperburuk dengan angkuhnya mentalitas para pelaku kekuasaan dimana filosofi luhur ‘abdi rakyat’ itu perlahan-lahan lenyap dari kamus sehari-hari mereka. Tidaklah mengherankan jika akumulasi kekecewaan sosial rakyat ini akhirnya bermuara pada banyaknya kasus pengrusakan aset-aset pemerintah, mulai dari pengrusakan kantor kecamatan sampai pembakaran sebuah balai kota yang sempat kita saksikan di kota Solo. Terlepas dari ada tidaknya provokator politik, penghangusan balai kota yang dilakukan oleh sebagian rakyat Solo ini memang cukup mengherankan banyak pihak, apalagi jika dikaitkan dengan karakter wong Solo yang dikenal lemah lembut itu.
Contoh lainnya bisa tercermin pula dari banyaknya rumah-rumah dinas gubernur/bupati yang dibangun atau direnovasi dengan dana milyaran yang diperas dari pajak rakyat sendiri. Ironisnya, dana fantastis itu ternyata hanya menghasilkan kumpulan arsitektur Narcissist, arsitektur yang gemar bersolek dan memuja dirinya sendiri. Hal di atas ternyata masih relevan dengan kritikan Romo Mangun terhadap gedung-gedung pemerintahan di Jakarta: “..Sampai terjadi, arsitektur gedung DPA di Jakarta berbentuk luar bahkan warnanya pun pleg-persis dengan gedung-gedung berarsitektur Germania Hitler, buah hasil retorika, patetik dan patologis Menteri PU Nazi Albert Speer..”
Kecewa? Ternyata penguasa telah siap dengan sejumlah alasan klasik berupa pembenaran yang menyatakan bahwa rakyat mendambakan rumah dinas gubernur/bupati yang mewah dan bisa dibanggakan. Dengan mudahnya mereka mengatasnamakan rakyat, tapi rakyat yang mana sebenarnya yang mereka wakili?. Hal ini kontras sekali dengan kesederhanaan arsitektur kediaman Perdana Menteri Inggris di Downing Street No. 10 di London yang begitu menyatu dengan riuh rendahnya kota London. Rumah dinas ini konon sengaja dirancang sebagai simbol bahwa pemerintah Inggis adalah pelayan rakyat.
Privatisasi ruang publik dan dibatasinya secara ketat penggunaan ruang-ruang terbuka kota adalah masalah krusial lainnya yang harus kita lawan. Contoh paling menarik adalah dengan dipasangnya pagar pengaman di sepanjang plaza linier dari arah Gedung Sate ke arah Monumen Perjuangan Jawa Barat di kota Bandung. Pihak Pemda dengan pelitnya hanya membuka ruang terbuka ini di setiap akhir minggu, selebihnya masyarakat dilarang berinteraksi di ruang terbuka ini, apapun alasannya.
Tidak adanya pemahaman bahwa ruang terbuka kota sebenarnya menjadi hak publik untuk bersosialisasi, berinteraksi dan berdemokrasi, adalah pola pikir feodal dari pihak penguasa dalam memandang arsitektur dan ruang kota sebagai aset kekuasaan. Bagi mereka, pengamanan fisik beragam monumen bisu berikut ruang terbuka disekelilingnya ternyata lebih penting ketimbang upaya memberdayakan public realm sebagai tempat interaksi sosial dan kegiatan berdemokrasi masyarakat.
Jika alasan keamanan atau mahalnya biaya pemeliharaan sering mucul sebagai alasan, maka secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya penguasa tidak siap dan tidak mampu dengan proyek-proyek utopis dan ambisius mereka sendiri. Proyek-proyek ambisius sepihak ini seringkali dibangun dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat banyak, padahal dengan angkuhnya berdiri di atas tanah hasil penggusuran-penggusuran rumah dan tanah rakyat mereka sendiri. Bahkan di kalangan warga di Kota Bandung muncul anekdot yang menyebut monumen di depan Universitas Padjajaran ini sebagai “Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat yang digusur oleh Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat”.
Dari aksi Semanggi sampai demokrasi Romawi
Langkanya arsitektur dan ruang kota sebagai media untuk mengekspresikan keinginan rakyat, menyebabkan interaksi politik, debat publik, protes sosial dan demonstrasi akhirnya banyak mengambil tempat di jalur-jalur umum dan simpul-simpul penting kota. Jalan Jenderal Sudirman, Semanggi, Bundaran HI, adalah lokasi-lokasi ‘favorit’ dari setiap demonstrasi atau aksi politik rakyat dikota Jakarta. Semboyan ‘revolusi lahir di jalanan’ kelihatannya telah menjadi jargon dan fakta nyata dari proses berdemokrasi masyarakat kita.
Dampak kerugian secara sosial dan ekonomi pun akhirnya tak terhindarkan. Banyak warga kota ketakutan, khawatir dan akhirnya menghentikan aktivitas sosial maupun kegiatan ekonominya jika mendengar adanya aksi politik yang mengambil tempat di jalanan atau di simpul kota. Kemacetan lalulintas, tutupnya toko-toko atau sekolah, aksi vandalisme dan anarki akhirnya menjadi sesuatu yang lumrah dalam proses demokrasi ‘jalanan’ masyarakat kita
Matinya arsitektur sebagai elemen demokrasi, menurut Jencks dapat dibagi menjadi tiga hal: kesengajaan menjauhkan lokasinya dari eksisting struktur kota yang ada; angkuh atau monolit dalam ekspresi arsitektur; atau tidak tersedianya ruang positif yang mengundang warga kota untuk melakukan interaksi sosial dalam proses berdemokrasi.
Berbeda dengan Roman Forum di jaman Romawi yang menjadikan arsitektur dan plazanya sebagai jantung kegiatan demokrasi publik, simbol-simbol demokrasi seperti gedung MPR/DPR kita kelihatannya hanya menjadi simbol demokrasi yang semu. Hal ini bisa dilihat dari jarangnya kehadiran publik secara sukarela dan belum terwujudnya interaksi demokrasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Keberhasilan menempatkan arsitektur dan ruang positif kota sebagai elemen demokrasi di Roman Forum ini kemudian banyak ditiru oleh negara Barat termasuk Perancis dan Amerika dalam merancang ibu kotanya.
Kita memang belum punya ruang positif kota sekelas the Champs-Élysées di Perancis atau Washington Mall di Amerika yang dirancang sebagai media atau ruang interaksi berdemokrasi rakyat. Namun setidaknya hal ini bisa menjadi bahan pemikiran bagi para penguasa dan para arsitek/perencana kota dalam mendukung kehidupan berdemokrasi yang sehat melalui penyediaan ruang positif kota maupun arsitektur res publica yang kita dambakan bersama.

Bandung Tempo Dulu Part 1



                                         Sejenak kita mengenang masa lalu di Kota Bandung

Revitalisasi Sistem Transportasi Kota Bandung

PERKEMBANGAN lalu lintas kendaraan bermotor saat ini terlihat semakin mengkhawatirkan bagi kenyamanan hidup di Kota Bandung. Suatu kondisi, saat kelancaran kegiatan pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya kota, terlihat semakin menurun. Kondisi yang semakin parah saat ini tidak hanya terjadi di jalan protokol, akan tetapi hampir di seluruh sudut ruang kota.
Kemacetan lalu lintas akibat berlebihannya kendaraan bermotor, telah mengakibatkan pengotoran udara yang melampaui ambang batas kelayakan. Bukan hanya sarana jalan semakin tidak mampu menampung beban kendaraan, tetapi polusi udara, polusi suara, dan polusi visual yang semakin mengganggu kesehatan dan kemra-manan hidup. Ditambah satu lagi gangguan terhadap kenyamanan hidup, yaitu semakin meningkatnya temperatur udara kota Bandung saat ini (T. Bachtiar, “PR”, 5/5)
Contoh pemecahan permasalahan transportasi yang dilakukan negara maju, mudah-mudahan selanjutnya akan dapat menggambarkan tentang hasil usaha manusia dalam mewujudkan kem-amanan lingkungan hidup dalam kota besar.
Transportasi Singapura Bila negara-negara Barat sudah lebih dari setengah abad membangun sistem transportasi modern, maka negara tetangga seperti Singapura juga telah lama berusaha memanfaatkan sistem green transportation, dengan mengembangkan MRT (mass rapid transportation) lebih dari 20 tahun yang lalu. Sebuah lembaga yang dikenal dengan nama URA (Urban Redevelopment Authority), telah menangani berbagai bidang pembangunan kota, dan di bawahnya terdapat badan otoritas yang menangani khusus masalah transportasi, dengan nama Land Transport Authority.
Pada tahun 1987, Singapura telah meresmikan suatu sistem transportasi massa cepat di bawah tanah yang disebut subway atau ground railway, serta jalur kendaraan di atas permukaan tanah atau monorail. Suatu sistem transportasi massa yang pada umumnya menggunakan kereta listrik. MRT ini sebagian besar berada di kawasan kota, serta merupakan salah satu sistempengangkutan-massa modern yang menjadi tulang punggung kehidupan kota, rang dikembangkan terus sampai saat ini.
Kini sistem ini memiliki jalur kereta cepat, dengan panjang lebih dari 120 kilometer, serta memiliki 70 stasiun subway. Perusahaan .transportasi ini juga mengoperasikan bus dan taksi, sehingga pelayanan transportasi massa kota, dapat dilaksanakan dengan lebih modern dan terkoordinasi dengan baik.
Ditinjau dari sudut kemudahan teknik konstruksi, subway biasanya dibangun di bawah jalan utama dengan kedalaman yang cukup besar. Sementara untuk lebih memperpendek tujuan manusia (shortcut), banyak jalur subway yang memotong di bawah sungai. Untuk sirkulasi vertikal manusia menuju dan dari subway, menggunakan eskalator yang sangat memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada penumpang.
Titik awal MRT Kota Bandung
Bila warga Jakarta meminta pemerintah kotanya segera membenahi transportasi massa kotanya agar lebih memadai, aman, nyaman dan murah, sehingga warga pun akan dapat beralih dari sepeda motor ke transpotasi-massa. Tentunya warga Kota Bandung seharusnya juga berbuat demikian, sehingga dengan jumlah sepeda motor yang dianggap pemerintah mengganggu transportasi kota, akan semakin berkurang.
Pemerintah kota seharusnya segera melakukan revitalisasi sistem angkutan massa yang ada, menjadi sistem yang lebih modern, agar transportasi massa cepat lebih dapat berperan menjadi tulang punggung pembangunan kota. Walaupun sudah terlalu terlambat dan tertinggal dengan negara-negara maju, MRT modern harus menjadi rencana pembangunan pemerintah, untuk mengangkat kembali keterpurukan lalu lintas kota Bandung. Prioritas pembangunan ini seharusnya df-jadikan landasan rencana tata ruang kota, dan realisasi pembangunan kotanya akan menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik
Dengan dimulainya busway Bandung, kelihatannya pemerintah kota sudah mulai sadar bahwa kota harus
memiliki sistem transportasi massa \ang bermutu. Suatu tindakan yang dapat dimulai dengan perbaikan sistem bus yang ada yang dilanjutkan dengan berbagai bentuk bus yang lebih efisien, seperti bus bertingkat, bus gandeng, dan bahkan bus listrik, akan lebih baik. Untuk kawasan dengan jalan yang tidak terlalu lebar, dapat menggunakan bus sedang atau minibus. Kota memang tidak mungkin menghindarkan diri dari sistem transportasi modern ini. Beberapa kal telah ada berita tentang keinginan kota Bandung penggunaan sistim monorail, mudah-mudahan dapat segera mewujudkanimpian ini.
Kesempatan PT Kereta Api
Pengadaan transportasi massa yang nyaman dan cukup murah, memang seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah. Bila kemampuan angkut satu bus umum sama dengan empat sampai lima angkot atau mobil pribadi, dapat dibayangkan bagaimana akan berkurangnya kemacetan lalu lintas kota. Selain itu, transportasi untuk masyarakat menengah ke bawah pun akan terpenuhi, sehingga keinginan masyarakat untuk memilikikendaraan pribadi akan dapat dikendalikan.
Biaya pembangunan sistem MRT yang menggunakan energi listrik yang tinggi pasti akan menjadi kendala yang akan dihadapi, akan tetapi apabila dibandingkan dengan berbagai kerugian dan kerusakan lingkungan, serta kerugian lainnya yang ditimbulkan berupa kemacetan lalu lintas kendaraan bermotor, seperti menurunnya kualitas udara kota. Dengan demikian sistem MRT menggunakan tenaga listrik, harus menjadi salah satu pilihan sistim .yang terbaik untuk masa kini dan masa depan kota Bandung. Ke-bangkitan PT Kereta Api sangat dibutuhkan, untuk turut membangun masa depan sistem MRT di kota-kota besar di Indonesia.
Kenyamanan hidup manusia di dalam kota-kota besar di Indonesia harus direncanakan dengan sangat teliti, dan diharapkan akan dapat mulai diwujudkan, dengan kerja sama bidang keilmuan dan antarlembaga pemerintah, serta pihak swasta. Pemerintah selain perlu mulai berusaha dalam menangani masalah pemanasan udara kota, dan pemanasan gobal dunia. (Dibyo Hartono, pengamat lingkungan hidup, Bandung Heri-tage)***
Blog ini tempat dimana kita bisa share tentang berbagai masalah terutama dunia arsitektur dan tempat kita menuangkan ide-ide.